Bobby Nasution Tanggapi Hukuman Siswa SD di Medan Belajar di Lantai Karena Tunggak SPP
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, memberikan respon terkait peristiwa yang viral di media sosial tentang seorang siswa SD di Medan, MA (10), yang dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Menurut Bobby, kejadian tersebut sangat disayangkan, dan pihaknya sudah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memberikan teguran kepada sekolah terkait.
Bobby menekankan bahwa hukuman yang diterima oleh MA merupakan masalah kemanusiaan, dan meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah swasta, pemerintah kota tidak akan lepas tangan dalam menangani persoalan ini. "Kami memberikan teguran ke sekolahnya, walaupun administrasinya karena ini sekolah swasta," ujar Bobby saat diwawancarai di Hotel JW Marriot, Senin (13/1/2025).
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa Pemko Medan memberikan solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan finansial. Ia menyebutkan, bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri, mereka akan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis tanpa dipungut biaya. "Kami langsung menerima di sekolah negeri, tanpa ada biaya apa pun," tegasnya.
Kejadian ini mencuat ke publik setelah ibu MA, Kamelia, merekam video yang menunjukkan anaknya sedang duduk di lantai selama jam pelajaran, sementara teman-teman lainnya duduk di kursi. Kamelia mengungkapkan bahwa anaknya sudah menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan, dengan total utang Rp 180.000. Salah satu alasan keterlambatan pembayaran tersebut adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum cair pada akhir 2024.
Kamelia sendiri berencana membayar uang sekolah anaknya pada 8 Januari 2025 dengan menjual ponselnya. Namun, saat ia datang ke sekolah, ia terkejut melihat anaknya dihukum duduk di lantai dari pukul 08.00 hingga 13.00. "Saya langsung datang dan melihat anak saya duduk di lantai, sementara teman-temannya duduk di kursi," ujarnya.
Peristiwa ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk dari politikus seperti Cak Imin yang menyampaikan keprihatinannya terhadap perlakuan tersebut. Cak Imin juga menegaskan bahwa jika ada masalah terkait pembayaran SPP, orangtua bisa menyampaikannya langsung ke pemerintah.
Polemik ini semakin menarik perhatian publik, dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan untuk memastikan hak-hak dasar siswa tetap dihormati, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang merugikan.
